Pos Bantuan Hukum

: 03 Agustus 2016; 03 Agustus 2016; 03 Agustus 2016; Dilihat: 805

Peraturan dan Kebijakan

Beberapa peraturan dan kebijakan mengenai Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan antara lain :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014

: 03 Agustus 2016; 03 Agustus 2016; 03 Agustus 2016; Dilihat: 1024

Pengawasan Posyankum

Pengawasan :

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan.
Ketua Pengadilan bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang efektif, transparan dan sesuai asas dan tujuan.
Panitera Pengadilan membuat buku Registrasi Khusus untuk mengkontrol pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan yang di laporkan kepada ketua pengadilan.
Panitera Pengadilan melakukan Pengawasan Harian Terhadap jalannya Posyankum Pengadilan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
Petugas Posyankum pengadilan mengisi buku registrasi khusus yang di sediakan

: 03 Agustus 2016; 03 Agustus 2016; 03 Agustus 2016; Dilihat: 997

Pengajuan Bantuan Hukum

Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum :

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untk memberikan keterangan tidak mampu, atau
Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posyankum Pengadilan Negeri Medan.
Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Medan, yang terdiri dari :

Formulir permohonan
Dokumen persyaratan yang telah tertera.
Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
Dokumen hukum yang telah di buat di Posyankum Pengadilan Negeri Medan.
Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh petugas Posyankum Pengadilan Negeri Medan dan penerima layanan dari layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Medan.

Apabila penerima layanan Posyankum Pengadilan Negeri Medan Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posyankum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.
Apabila Penerima Layanan Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posyankum Pengadilan Negeri Medan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS ).

: 03 Agustus 2016; 03 Agustus 2016; 03 Agustus 2016; Dilihat: 943

Biaya Posyankum

Biaya :

Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan di bebankan kepada anggaran satuan pengadilan terdiri dari :
Biaya tempat persidangan jika diperlukan.
Biaya perlengkapan sidang jika diperlukan dan
Biaya perjalanan dinas hakim, panitera dan petugas lainnya.

Dalam hal sidang di luar gedung pengadilan mengikutsertakan petugas Posbakum pengadilan, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud di poin 1 termasuk untuk petugas Posyankum Pengadilan.

Dalam hal terdapat orang atau sekelompok orang selain petugas Posyankum pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan untuk biaya yang muncul di tanggung sendiri oleh orang atau sekelompok orang yang bersangkutan

Penggunaan anggaran penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kebutuhan.

: 06 Januari 2013; 06 Januari 2013; 06 Januari 2013; Dilihat: 957

Sistem Pelaporan Bantuan Hukum Melalui SMS

{pdf}http://www.pn-medankota.go.id/v2/images/file/Sistem_Pelaporan_Bantuan_Hukum_Melalui_Sms.pdf|height:600|width:800|app:google{/pdf}

Atau Silahkan Unduh disini

Halaman 1 dari 3

SELAMAT DAN SUKSES ATAS PELANTIKAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

Infographic Pembaruan Peradilan MA

LAYANAN DIGITAL MANDIRI

Bang Adil PN Medan

Zona Integritas Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

e-Court (Electronic Justice System)

SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

AKSESIBILITAS DIFABEL

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

SMALL CLAIM COURT

Tautan Peradilan

Info Pengunjung

Pengunjung Online

Peraturan dan Kebijakan

Pengawasan Posyankum

Pengajuan Bantuan Hukum

Biaya Posyankum

Sistem Pelaporan Bantuan Hukum Melalui SMS

Kegiatan Pengadilan

Berita Terkini

Tautan Cepat

Artikel

Hubungi Kami

PETA PENGADILAN NEGERI MEDAN