Beberapa peraturan dan kebijakan mengenai Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan antara lain :
Sabtu, 04 April 2020
Info Pengunjung
- IP Anda 35.175.121.230
- Browser Anda Unknown
- Versi
- Sistem Operasi Unknown
Pengunjung Online
2
Online
Penelusuran Perkara
Cari Informasi Perkara anda dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Prosedur Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
SAKIP
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
Direktori Putusan
Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Prosedur Bantuan Hukum
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
ZONA INTEGRITAS
Dokumen terkait pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
Permohonan Informasi
Akses Informasi di Pengadilan kini mudah, sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Biaya Perkara Perdata
Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.
Survey IKM
Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung RI Nomor: 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum.
e-Tilang
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016, anda cukup lihat denda di situs ini, bayar (di BRI atau Kejaksaan Negeri Medan) dan ambil barang bukti dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.
LAYANAN DIGITAL MANDIRI
(INDEPENDENT DIGITAL SERVICE)
Sebuah Inovasi Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan layanan informasi biaya perkara, persyaratan dan alur perkara berbasis elektronik yang dapat dijalankan menggunakan aplikasi adobe flash player.
Pengawasan :
- Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan.
- Ketua Pengadilan bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang efektif, transparan dan sesuai asas dan tujuan.
- Panitera Pengadilan membuat buku Registrasi Khusus untuk mengkontrol pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan yang di laporkan kepada ketua pengadilan.
- Panitera Pengadilan melakukan Pengawasan Harian Terhadap jalannya Posyankum Pengadilan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
- Petugas Posyankum pengadilan mengisi buku registrasi khusus yang di sediakan
Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum :
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posyankum Pengadilan Negeri Medan.
- Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Medan, yang terdiri dari :
- Formulir permohonan
- Dokumen persyaratan yang telah tertera.
- Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
- Dokumen hukum yang telah di buat di Posyankum Pengadilan Negeri Medan.
- Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh petugas Posyankum Pengadilan Negeri Medan dan penerima layanan dari layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Medan.
- Apabila penerima layanan Posyankum Pengadilan Negeri Medan Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posyankum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.
- Apabila Penerima Layanan Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posyankum Pengadilan Negeri Medan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS ).
Biaya :
- Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan di bebankan kepada anggaran satuan pengadilan terdiri dari :
- Biaya tempat persidangan jika diperlukan.
- Biaya perlengkapan sidang jika diperlukan dan
- Biaya perjalanan dinas hakim, panitera dan petugas lainnya.
Dalam hal sidang di luar gedung pengadilan mengikutsertakan petugas Posbakum pengadilan, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud di poin 1 termasuk untuk petugas Posyankum Pengadilan.
Dalam hal terdapat orang atau sekelompok orang selain petugas Posyankum pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan untuk biaya yang muncul di tanggung sendiri oleh orang atau sekelompok orang yang bersangkutan
Penggunaan anggaran penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kebutuhan.
{pdf}http://www.pn-medankota.go.id/v2/images/file/Sistem_Pelaporan_Bantuan_Hukum_Melalui_Sms.pdf|height:600|width:800|app:google{/pdf}
Atau Silahkan Unduh disini
Kegiatan Pengadilan
Rapat Tinjauan Manajemen Pengadilan Negeri Medan
10 Maret 2020
Pembinaan dan Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
09 Maret 2020
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MEDAN
21 Januari 2020
Sosialisasi E-Litigasi untuk Para Hakim PN Medan
20 Januari 2020
Berita Terkini
Artikel
Hubungi Kami
Silahkan hubungi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, kami melayani para pencari keadilan dengan sepenuh hati.
Jl. Pengadilan No.8-10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara
Telp./Faks. (061) 4515847
Email Kantor : info@pn-medankota.go.id
Email Delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com
PETA PENGADILAN NEGERI MEDAN